Direktur Eksekutif Semar Institut, Tunjung Budi, meminta Indonesia belajar dari pengalaman Iran terkait ancaman terhadap kedaulatan negara melalui pemanfaatan internet satelit asing, termasuk Starlink. Menurutnya, Iran dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan serius terhadap kedaulatannya ketika terjadi gelombang kerusuhan domestik.
Pernyataan tersebut disampaikan Tunjung dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 5 Februari 2026. Ia menilai perhatian pemerintah yang saat ini banyak tersedot pada pengamanan SIM card berbasis biometrik belum menyentuh akar persoalan keamanan digital yang lebih strategis.
Di sisi lain, Tunjung menyoroti penggunaan Starlink secara perseorangan yang disebutnya berkembang tanpa pendataan dan pengawasan memadai. Kondisi itu, menurut dia, berpotensi menciptakan ruang komunikasi di luar kendali negara.
“Pengalaman Iran menunjukkan bahwa internet satelit dapat digunakan untuk memotong kontrol negara, memfasilitasi koordinasi aksi massa, dan membuka ruang masuk kepentingan asing. Ini bukan isu teknis, tetapi ancaman langsung terhadap kedaulatan,” kata Tunjung.
Ia juga menegaskan bahwa Starlink bukan sekadar layanan internet biasa, melainkan bagian dari arsitektur komunikasi global yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik negara-negara besar. Menurutnya, ketika infrastruktur tersebut digunakan secara bebas di dalam negeri, negara berisiko kehilangan kendali atas arus data strategis yang melintas di wilayah kedaulatannya sendiri.
Tunjung turut menyinggung adanya indikasi keterlibatan agen-agen intelijen asing dalam memanfaatkan jaringan komunikasi satelit di negara-negara yang tengah mengalami instabilitas politik, termasuk Iran. Ia menilai kondisi itu harus menjadi peringatan dini bagi Indonesia agar tidak bersikap reaktif setelah masalah muncul.
“Ancaman hari ini tidak selalu datang melalui senjata atau pasukan militer. Kontrol data, informasi, dan jaringan komunikasi adalah bentuk baru dari perebutan kedaulatan,” ujarnya.
Menurut dia, pembiaran penggunaan internet satelit asing tanpa regulasi ketat berpotensi menciptakan blind spot keamanan nasional. Celah tersebut, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk operasi intelijen, penyebaran disinformasi, hingga disrupsi stabilitas sosial dan politik.
Karena itu, Tunjung mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama lembaga terkait segera menyusun kebijakan terpadu. Ia menyebut kebijakan tersebut perlu mencakup pendataan kepemilikan Starlink perseorangan, pembatasan fungsi dan wilayah penggunaan, serta integrasi pengawasan keamanan siber nasional.
