Jakarta — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G. L. Kalake, menegaskan riset dan inovasi menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berbasis data, inklusif, serta berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) pada Senin (19/1/2026).
Menurut Ayodhia, riset dan inovasi merupakan instrumen strategis untuk mendukung tugas dan fungsi Kemenko Infrastruktur, terutama agar kebijakan yang diambil berbasis data, adaptif terhadap tantangan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan lintas sektor serta wilayah.
Dalam paparannya, Ayodhia menjelaskan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki peran koordinatif terhadap lima kementerian, yakni Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi. Peran tersebut menempatkan Kemenko Infra sebagai pengarah strategis dalam pengawalan pembangunan infrastruktur nasional.
Ia menekankan pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan wilayah dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Karena itu, pembangunan kewilayahan disebut perlu dirancang secara terintegrasi dengan memperhatikan aspek ketahanan, keberlanjutan, dan karakteristik lokal.
Ayodhia juga menggarisbawahi arah kebijakan infrastruktur dalam RPJMN 2025–2029 yang meliputi peningkatan konektivitas nasional dan logistik, pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap perubahan iklim. Dalam konteks tersebut, dukungan riset dinilai diperlukan, antara lain untuk pemodelan risiko bencana, desain infrastruktur adaptif, serta pengembangan teknologi dan material inovatif yang efisien dan ramah lingkungan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemanfaatan data lintas sektor untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk tujuan tersebut, Kemenko Infra disebut telah membangun sistem dashboard terintegrasi guna memantau capaian pembangunan infrastruktur secara real time sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahan.
Ayodhia menegaskan keberhasilan pembangunan nasional membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi atau periset, serta dunia industri. Ia menyebut sinergi tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan masa depan.
FKRI turut dihadiri Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dr. Eng. Imam Machdi, M.T.; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Dr. Ir. Kasan, M.M.; serta Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan R. Andika Dwi Prasetya.
Forum ini disebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi riset lintas kementerian/lembaga dalam mendukung pengawalan RPJMN 2025–2029, sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
