Jakarta—Di tengah lonjakan transaksi digital yang diperkirakan terus mendominasi pasar global, ancaman kebocoran data kartu kredit dan debit menjadi kekhawatiran bagi konsumen maupun pelaku usaha. Salah satu teknologi yang kini dipandang berada di garis depan penguatan keamanan pembayaran adalah tokenisasi.
Laporan Visa bertajuk The Anti-Scam Playbook yang dirilis pada Mei 2025 menempatkan tokenisasi sebagai salah satu solusi efektif untuk memutus rantai penipuan dalam ekosistem pembayaran. Secara sederhana, tokenisasi merupakan proses perlindungan data dengan mengganti informasi sensitif—seperti 16 digit nomor kartu pembayaran—menjadi identitas digital unik yang disebut token.
Token yang dihasilkan tidak memiliki nilai bagi pelaku kejahatan siber. Jika basis data pedagang diretas, data yang dicuri hanya berupa rangkaian kode acak yang tidak dapat digunakan untuk bertransaksi di tempat lain. Dalam praktiknya, teknologi ini bekerja di balik layar: ketika konsumen membayar melalui aplikasi belanja atau dompet digital, nomor kartu asli tidak diteruskan ke pedagang, melainkan token unik yang digunakan untuk memproses otorisasi pembayaran.
Menurut data yang dipaparkan dalam laporan tersebut, pedagang yang mengadopsi tokenisasi mencatat penurunan tingkat penipuan hingga 58%. Laporan itu juga menegaskan tokenisasi sebagai fondasi keamanan pembayaran modern karena menghilangkan data sensitif dari lingkungan transaksi, sehingga memperkecil peluang penyalahgunaan informasi kartu.
Visa menyebut telah menginvestasikan lebih dari USD12 miliar (sekitar Rp190 triliun) dalam lima tahun terakhir untuk memperkuat keamanan jaringan, termasuk pengembangan infrastruktur tokenisasi dan kecerdasan buatan (AI). Dalam strategi The Anti-Scam Playbook, tokenisasi tidak diterapkan sendirian, melainkan dipadukan dengan solusi lain seperti Visa Protect for A2A (VPA2A) dan Visa Scam Disruption (VSD). Jika tokenisasi berfokus melindungi data pada tahap penyimpanan dan transmisi, AI digunakan secara real-time untuk mendeteksi anomali perilaku yang mengindikasikan upaya penipuan.
Di kawasan Asia Pasifik, adopsi tokenisasi dinilai semakin mendesak. Laporan tersebut memperkirakan kerugian akibat penipuan di wilayah ini mencapai USD688 miliar pada 2024. Sejumlah negara, termasuk Singapura dan Australia, disebut mulai mendorong pelaku usaha untuk mengintegrasikan standar keamanan ini sebagai perlindungan berlapis bagi konsumen yang kian aktif bertransaksi daring.
Selain aspek keamanan, tokenisasi juga diklaim dapat meningkatkan kenyamanan berbelanja. Konsumen tidak perlu berulang kali memasukkan detail kartu di berbagai platform karena token yang tersimpan tetap aman dan dapat diperbarui secara otomatis, termasuk ketika kartu fisik kedaluwarsa atau diganti.
Meski demikian, tantangan utama masih pada tingkat kesadaran dan adopsi luas, terutama di kalangan pedagang kecil dan menengah. Laporan industri menekankan pentingnya kolaborasi antara penyedia layanan pembayaran, bank, dan pemilik bisnis agar tokenisasi dapat menjadi standar yang memperkuat ekosistem transaksi digital. Melalui langkah-langkah ini, industri keuangan optimistis dapat meningkatkan perlindungan dan menjaga kepercayaan konsumen di tengah transformasi ekonomi digital yang berlangsung cepat.
