Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) mengikuti Desk Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara daring melalui Zoom, Kamis (23/4). Dalam kegiatan tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar mengenakan baju adat Tidayu sebagai simbol identitas daerah.
Desk evaluasi dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid, Kepala Divisi P3H Lanang Dwi Kurniawan, pejabat manajerial dan non-manajerial, serta Tim Penilai dari Inspektorat Jenderal Wilayah IV Kementerian Hukum RI, yakni Bambang Setiabudi, Dwi Ari Wibowo, Faisal Afifi, Falentina Paramita S., Helmy, Henni Maria, Monica, Niken, dan Saadia Santi.
Tim Penilai Itjen menyampaikan apresiasi atas kesiapan Kanwil Kemenkum Kalbar, sekaligus menekankan aspek penilaian WBBM, meliputi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dan Itjen, kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana, serta perilaku dan etika aparatur sipil negara (ASN). Dalam kesempatan itu, disebutkan Kanwil Kalimantan Barat dan Kanwil Sulawesi Tengah menjadi dua kantor wilayah yang masuk dalam kontestasi WBBM, menyusul Kanwil Sumatera Selatan yang lebih dahulu meraih predikat tersebut.
Dalam paparan, Jonny Pesta Simamora menyampaikan sejumlah capaian strategis. Ia menyebut penyelesaian temuan BPK maupun Itjen telah mencapai 100 persen, capaian layanan pembentukan regulasi dan perencanaan hukum 100 persen, serta penyelesaian laporan notaris 100 persen. Selain itu, Kanwil Kemenkum Kalbar membentuk 2.145 Posbankum, dengan 96 persen di antaranya aktif, yang menempatkan Kalimantan Barat pada peringkat ketiga nasional sebagai pembina Posbankum aktif.
Di bidang kekayaan intelektual, layanan KI disebut mencapai 646 permohonan pada 2026, sementara total layanan AHU tercatat lebih dari 16.000 transaksi.
Kanwil Kemenkum Kalbar juga memaparkan sejumlah inovasi, antara lain Silanok, yakni sistem informasi pelaporan notaris berbasis digital yang memungkinkan tabulasi otomatis laporan, pemantauan produktivitas notaris, serta akses bagi Majelis Pengawas Notaris Daerah. Inovasi lain meliputi sistem peminjaman ruangan berbasis digital, buku tamu elektronik berfoto untuk akuntabilitas, serta penerapan Cash Management System bersama BRI untuk meminimalkan transaksi tunai dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
Tim Penilai memberikan catatan perbaikan, di antaranya perlunya penyempurnaan paparan agar lebih singkat, padat, dan terfokus pada pelayanan publik. Selain itu, tim menyoroti pembaruan SOP yang masih merujuk regulasi lama, serta pentingnya menyajikan perbandingan capaian kinerja antar tahun untuk menunjukkan progres yang terukur.
Jonny menegaskan kesiapan jajarannya dalam meraih predikat WBBM. Menurutnya, capaian, inovasi, dan penguatan komitmen integritas menjadi bagian dari upaya mempertahankan standar pelayanan yang konsisten.
Desk evaluasi ini menjadi salah satu tahapan penting bagi Kanwil Kemenkum Kalbar dalam proses menuju predikat WBBM.
