Pembangunan 34 titik Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Berau yang belum terealisasi hingga 2025 mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat di kampung-kampung. Keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah dinilai menghambat pengembangan usaha, layanan digital, hingga perluasan pasar bagi produk lokal.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau menyebut usulan pembangunan BTS yang telah diajukan sejak 2023 kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut membuat beberapa kampung masih berada di zona blank spot, sementara kebutuhan konektivitas terus meningkat, terutama untuk mendukung ekonomi berbasis teknologi.
Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, melalui Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo Berau, Ramhatua, mengatakan ketidakpastian realisasi BTS semakin terasa di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun ini. Menurutnya, kebutuhan internet kini tidak lagi sebatas komunikasi, tetapi telah menyentuh sektor ekonomi masyarakat.
Untuk menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, Diskominfo Berau memilih penggunaan Very Small Aperture Terminal (VSAT) sebagai solusi darurat. Teknologi ini dinilai lebih cepat dipasang dan relatif lebih terjangkau, sehingga dapat segera dimanfaatkan terutama di wilayah yang belum terjangkau BTS.
Ramhatua menegaskan VSAT merupakan langkah sementara yang paling memungkinkan agar layanan digital dan aktivitas usaha tidak terhenti. Meski demikian, pembangunan BTS tetap dipandang sebagai solusi jangka panjang karena dapat menyediakan jaringan yang lebih stabil dan jangkauan yang lebih luas.
Dengan BTS, kampung-kampung terpencil di Berau diharapkan dapat terhubung langsung dengan ekosistem ekonomi digital, termasuk perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, serta promosi produk lokal.
Sejak 2023, Pemerintah Kabupaten Berau menyatakan terus berharap adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat. Pada 2024, Komdigi sempat meminta pemerintah daerah menyiapkan proposal pembangunan BTS secara mandiri per kampung agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Namun, tidak semua kampung mampu menyiapkan dokumen pendukung, sehingga realisasi pembangunan BTS masih terbatas.
“Tidak semua kampung berjalan. Baru beberapa yang siap dan ditindaklanjuti,” kata Ramhatua.
Meski demikian, Pemkab Berau memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan. Selain mendorong pembangunan BTS, Diskominfo Berau juga memaksimalkan kerja sama melalui program Bakti Kominfo yang berfokus menyediakan akses internet di sekolah dan puskesmas, yang turut mendukung perputaran ekonomi lokal.
“Kita tetap dorong BTS karena jangkauannya jauh lebih luas dan dampaknya besar untuk ekonomi masyarakat,” tutupnya.
