Regulator internet Rusia, Roskomnadzor, dilaporkan memperketat kontrol akses internet dengan menghapus domain “youtube.com” dari server DNS (Domain Name System) nasional pada Jumat, 13 Februari 2026. Langkah ini membuat pengguna di Rusia tidak lagi bisa mengakses YouTube secara langsung tanpa bantuan Virtual Private Network (VPN). Selain YouTube, domain WhatsApp juga disebut hilang dari server Roskomnadzor.
Pembatasan tersebut dinilai sebagai bagian dari kampanye pemerintah Rusia untuk memperkuat kendali atas platform digital yang berada di luar kontrol negara. Sejumlah analis menilai kebijakan ini menunjukkan upaya yang semakin serius untuk membatasi arus informasi dan komunikasi daring di dalam negeri.
Pakar sensor internet Michael Klimarev menjelaskan bahwa server DNS yang dikelola Roskomnadzor dikenal sebagai NDNS (National Domain Name System). NDNS diperkenalkan bersamaan dengan Undang-Undang Kedaulatan Internet (Sovereign Internet Law), yang memberi pemerintah Rusia kendali lebih luas atas infrastruktur internet nasional.
Menurut Klimarev, NDNS berfungsi sebagai “direktori internet alternatif” yang wajib dipakai seluruh penyedia layanan telekomunikasi di Rusia. Berdasarkan regulasi tersebut, operator internet dilarang menggunakan pendaftar domain internasional dan hanya boleh bergantung pada NDNS. Dengan mekanisme ini, otoritas dapat mengontrol akses ke situs web secara terpusat.
Kanal Telegram na_sviazi melaporkan, dalam perkembangan terbaru, ada 13 nama domain yang dihapus dari NDNS. Sejumlah di antaranya adalah DW, BBC, Radio Liberty, Facebook, dan Instagram.
Sebelumnya, Roskomnadzor disebut lebih banyak mengandalkan teknologi Deep Packet Inspection (DPI) untuk membatasi akses internet. Teknologi ini memungkinkan analisis dan penyaringan lalu lintas data secara rinci, yang kerap berdampak pada perlambatan koneksi. Dalam praktiknya, YouTube masih bisa diakses, tetapi video sering memuat sangat lambat atau tidak dapat diputar.
Namun, pakar telekomunikasi independen Alexey Uchakin mengatakan kepada portal bisnis RBC bahwa kemampuan Roskomnadzor untuk memperlambat lalu lintas data memiliki batas. Karena itu, regulator diduga memilih langkah yang lebih tegas agar sumber daya bisa dialihkan untuk memblokir Telegram, yang disebut menjadi target utama pemerintah.
Dampak pemblokiran berbasis DNS ini langsung dirasakan pengguna. Catatan Mureks menunjukkan, survei anonim mendapati 46% responden mengakses YouTube menggunakan VPN, tetapi 24% di antaranya mengaku tetap mengalami gangguan. Sejumlah keluhan juga muncul di kolom komentar kanal YouTube DW.
“Bahkan dengan VPN, koneksi terasa lambat dan tidak stabil,” tulis seorang pengguna. Pengguna lain menyebut YouTube kini jauh lebih sulit ditonton dan menilai masalah bukan semata pada YouTube, melainkan pada VPN yang digunakan, terutama versi gratis. Ada pula pengguna yang mengaku tidak pernah mematikan VPN di laptopnya karena “tanpa VPN, hampir tidak ada situs yang bisa dibuka.”
Di media sosial Rusia, berbagai panduan untuk mengakali pemblokiran mulai beredar. Meski demikian, sebagian pengguna menyatakan kekhawatiran bahwa pemerintah dapat mendeteksi pengaturan yang dipakai untuk melewati sensor.
Tahun lalu, Rusia memberlakukan undang-undang yang memungkinkan denda hingga 5.000 rubel (sekitar Rp1,1 juta) bagi pengguna yang mencari “materi ekstremis” di internet, termasuk mereka yang menggunakan VPN.
Klimarev menegaskan VPN dan layanan DNS pihak ketiga tidak memberikan perlindungan penuh, karena penyedia layanan internet masih dapat memblokir DNS alternatif. Meski begitu, ia menilai VPN yang andal tetap menjadi cara paling efektif untuk terhubung dengan internet di luar Rusia.
Ia juga mengingatkan risiko lain, yakni kemungkinan otoritas memalsukan alamat IP. Jika itu terjadi, pengguna berpotensi tidak diarahkan ke situs yang sebenarnya dan bisa saja masuk ke situs palsu yang digunakan untuk mencuri data.
Secara resmi, Roskomnadzor membenarkan pembatasan terhadap Telegram dengan alasan platform itu melanggar “hukum Rusia” dan dianggap sebagai “ancaman bagi warga.” Pengadilan di Moskow sebelumnya juga menjatuhkan denda kepada Telegram karena menolak menghapus “konten terlarang” serta tidak memenuhi “kewajiban sebagai operator media sosial.”
Kanal Telegram na_sviazi menilai, apabila di suatu negara hanya ada satu sistem NDNS, tidak ada pengaturan teknis yang benar-benar dapat memulihkan fungsi DNS secara normal. Dalam situasi tersebut, pengguna disebut perlu melindungi lalu lintas data mereka dengan serius dan memilih VPN yang benar-benar dapat dipercaya.
Klimarev memperingatkan, bila tren pembatasan ini berlanjut, Rusia pada akhirnya bisa memiliki internet yang sepenuhnya berbeda dari internet global. “Dan internet seperti itu tidak akan bisa dipercaya,” ujarnya.
Domain yang dilaporkan dihapus dari NDNS Rusia: DW, BBC, Radio Liberty, Facebook, dan Instagram.
