Majelis Nasional Vietnam mengesahkan sejumlah perubahan undang-undang yang mencakup pencatatan sipil, notaris, dan bantuan hukum. Menjelang pemungutan suara, Menteri Kehakiman Hoang Thanh Tung menyampaikan laporan yang menjelaskan penerimaan masukan serta revisi terhadap rancangan undang-undang terkait.
Dalam pembahasan mengenai pencatatan sipil, Pemerintah menambahkan peta jalan penerapan sistem pendaftaran kelahiran dan kematian yang terpadu dan proaktif secara nasional, dengan target paling lambat 1 Januari 2031. Kebijakan ini disebut sebagai reformasi besar karena mengubah pendekatan dari mekanisme “permintaan warga” menjadi “layanan proaktif dari lembaga negara”.
Pemerintah menilai penerapan sistem tersebut membutuhkan penyelesaian infrastruktur digital dan konektivitas data secara serentak, terutama di sektor kesehatan. Selama masa transisi, daerah yang memenuhi syarat akan menerapkan sistem lebih dulu secara proaktif. Negara juga akan melanjutkan investasi infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, serta komunikasi kebijakan untuk memastikan kelayakan dan tercapainya konsensus sosial.
Soal desentralisasi kewenangan pencatatan sipil, termasuk pendaftaran status sipil tanpa memandang batas administratif dan otorisasi penandatanganan dokumen status sipil, Pemerintah menyatakan telah melakukan peninjauan dan penilaian komprehensif serta menilai kondisi dan sumber daya pendukung telah terjamin. Implementasi pencatatan sipil lintas batas administratif dalam model pemerintahan lokal dua tingkat sejak 1 Juli 2025 disebut berjalan stabil dan tidak menemui masalah besar.
Di bidang kenotariatan, Majelis Nasional mengesahkan Undang-Undang yang mengubah dan menambah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Notaris, dengan 489 dari 491 anggota yang hadir memberikan suara mendukung. Pemerintah menyatakan revisi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan reformasi pemikiran legislatif, menjamin konstitusionalitas, konsistensi, dan sinkronisasi dengan undang-undang terkait, sekaligus mendorong desentralisasi, reformasi prosedur administrasi, pengendalian kekuasaan, serta pencegahan korupsi dan praktik negatif.
Dalam rancangan yang disahkan, ketentuan diubah agar tidak lagi menyebut daftar transaksi tertentu yang wajib dinotarisasi, melainkan menggunakan kriteria umum untuk menentukan transaksi yang memerlukan notarisasi. Pendekatan ini mempersempit ruang lingkup transaksi yang memerlukan notarisasi, dengan pengurangan jumlah transaksi yang dinotarisasi yang saat ini diatur oleh peraturan pemerintah menjadi enam. Pemerintah menilai perubahan ini dapat mengurangi risiko tumpang tindih dan konflik dengan undang-undang khusus, mempermudah kepatuhan, menekan biaya hukum bagi organisasi dan individu, serta meningkatkan transparansi dan stabilitas sistem hukum.
Terkait kewenangan notaris atas transaksi yang melibatkan properti, undang-undang tetap membatasi kewenangan notarisasi pada provinsi atau kota tempat kantor notaris berada. Namun, kewenangan diperluas melampaui batas geografis untuk transaksi yang tidak secara langsung melibatkan properti, seperti kontrak surat kuasa, kontrak deposito, dan pengalihan kontrak. Selain itu, undang-undang mengamanatkan Pemerintah menyusun peta jalan pelaksanaan notarisasi transaksi properti secara nasional tanpa memandang batas administratif, yang dikaitkan dengan pengoperasian basis data notaris dan basis data terkait secara penuh dan sinkron untuk menjamin kelayakan, ketelitian, serta keamanan hukum.
Majelis Nasional juga mengesahkan Undang-Undang yang mengubah dan menambah sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, dengan 494 dari 494 delegasi yang hadir memberikan suara mendukung. Revisi ini disebut menempatkan fokus pada penerima bantuan hukum, dengan tujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak sipil, khususnya bagi kelompok rentan, sekaligus meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyedia bantuan hukum serta mempertegas tanggung jawab lembaga terkait.
Dalam cakupan pihak yang berhak atas bantuan hukum, rancangan undang-undang menambahkan kelompok “pekerja berpenghasilan rendah yang menjadi terdakwa atau korban” untuk memastikan hak mereka dalam proses pidana. Identifikasi penerima bantuan hukum juga diarahkan agar berbasis kebijakan sosial mendasar—seperti pengurangan kemiskinan, perlakuan istimewa bagi individu berjasa, serta kebijakan etnis—dan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi negara. Ketentuan juga memuat klausul terbuka bagi “individu lain yang berhak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang” guna menjaga fleksibilitas sesuai kebutuhan praktis pada tiap tahap.
Namun, Pemerintah mengusulkan agar bantuan hukum tetap tidak diperluas ke sektor bisnis dan komersial. Alasan yang disampaikan adalah untuk mempertahankan bantuan hukum sebagai kebijakan kesejahteraan sosial yang berfokus pada kelompok rentan di bidang yang berdampak langsung pada hak asasi manusia fundamental, seperti perkara perdata, pidana, dan administrasi, serta menyesuaikan dengan sumber daya negara dan dukungan hukum lain yang telah tersedia bagi pelaku usaha.
Selain itu, dalam sesi yang sama Majelis Nasional juga mengesahkan sejumlah undang-undang lain, termasuk perubahan pada Undang-Undang tentang Emulasi dan Pujian, Undang-Undang tentang Kepercayaan dan Agama, serta Undang-Undang tentang Akses Informasi. Majelis Nasional turut mengesahkan resolusi mengenai mekanisme koordinasi dan kebijakan khusus untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penyelesaian sengketa investasi internasional, serta perubahan pada undang-undang terkait lembaga perwakilan Republik Sosialis Vietnam di luar negeri.
